WEKACE, Apa dunia udah mau akhir zaman ya. Sekda, orang nomor satu di birokrasi, duit melimpah, kok bisa tidak nafkahi bini sembilan bulan. Wajar bila sang ratu rumah tangga lapor ke BKD. Perang Iran vs Israel-AS kalah seru ni. Simak narasinya sambil seruput Koptagul, wak!
Tokoh utama kali ini, Muhammad Umar Ali, Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai, Sarjana Ekonomi. Ia pernah jadi Direktur PDAM (2014), Sekretaris Dispenda, Asisten II, Plt Kadis Perkim, dilantik jadi Sekda Januari 2022. Ia sempat dua kali jadi Penjabat Bupati dari 27 Mei 2022 sampai 25 Mei 2024. Kurang apa? Pengalaman ada. Jabatan ada. Bahkan, harta LHKPN sekitar Rp507 juta dan dua tanah warisan juga ada. Tinggal satu yang katanya… tidak ada, nafkah selama sembilan bulan.
Sembilan bulan, pace! Itu bukan waktu receh. Itu waktu yang cukup untuk proyek pembangunan selesai (kalau nggak molor), cukup untuk manusia lahir, cukup untuk seseorang berubah dari “nanti ya” menjadi “ya ampun, udah sembilan bulan aja?” Tapi di cerita ini, nafkah justru memilih jadi legenda urban. Tidak terlihat, tidak terdengar, hanya bisa dirasakan… ketiadaannya.
Masuklah ke panggung utama, sang istri, Nurlela Muhammad Umar Ali. Dulu dikenal sebagai Ketua TP-PKK dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Morotai. Sosok aktif mendampingi suami sejak menikah 29 September 2006. Rajin hadir di acara resmi, pemberdayaan perempuan, hingga kegiatan desa. Tapi kini beliau naik level, dari ibu organisasi menjadi ibu laporan resmi. Dari membina keluarga menjadi membina berkas pengaduan.
Laporan pun meluncur ke BKD Provinsi Maluku Utara. Lengkap dengan tuduhan pelanggaran disiplin ASN. Tidak memberi nafkah sekitar sembilan bulan. Ini bukan sekadar laporan, ini “side quest” yang berubah jadi “main story”. BKD yang biasanya mengurus hal-hal administratif mendadak seperti detektif, mungkin sambil membatin, “Kami kira ini soal absen, ternyata soal absen nafkah.”
Padahal ini bukan bab pertama. Sebelumnya, sejak Juli/Agustus 2025, kasus ini sudah masuk ke Polda Maluku Utara dengan nomor LP/B/57/VII/2025, dugaan penelantaran istri. Polisi sempat memeriksa, tapi penyelidikan dihentikan Oktober 2025. Banyak yang mengira ceritanya tamat. Eh, ternyata ini cuma season finale palsu. April 2026, Boom! Season baru rilis dengan judul, “Balas Dendam Nafkah: BKD Edition.”
Di kursi gubernur, Sherly Tjoanda Laos, yang mulai menjabat 20 Februari 2025 sebagai gubernur perempuan pertama Maluku Utara, mungkin awalnya fokus pada integritas ASN dan pembangunan daerah. Tapi realita berkata, “Selamat datang di DLC kehidupan birokrasi: konflik rumah tangga pejabat.” Wakilnya Sarbin Sehe mungkin cuma bisa geleng-geleng sambil ngopi, karena ini sudah di luar kurikulum pemerintahan.
Plot makin liar ketika diketahui ada laporan balik dari sang Sekda, plus permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Morotai. Nah ini dia! Ini bukan lagi konflik, ini sudah battle royale. Semua pihak turun tangan, tinggal tunggu wasit dari langit.
Warung kopi Morotai berubah jadi forum ilmiah dadakan. Ada yang bilang, “Mungkin lagi efisiensi.” Yang lain langsung bantah, “Efisiensi apaan? Ini bukan APBD, ini dapur!” Bahkan mungkin ada yang nyeletuk, “Ini bukan rumah tangga, ini proyek mangkrak tanpa papan informasi.”
Di tengah semua itu, karier panjang puluhan tahun berdiri seperti patung, menyaksikan dirinya dikalahkan oleh satu isu sederhana tapi mematikan, nafkah. Dari Direktur PDAM sampai Pj Bupati dua periode, semua seperti berkata, “Kami sudah berjuang, tapi kalah sama sembilan bulan misterius.”
Publik? Mereka tidak marah. Mereka tidak juga sedih. Mereka… tertawa. Karena kadang realita terlalu absurd untuk ditangisi. Tinggal menunggu episode berikutnya. Jujur saja, ini bukan kasus biasa. Ini sudah jadi legenda.
Foto Ai hanya ilustrasi
Rosadi Jamani
0Komentar