WEKACE, Selamat datang di teater komedi termahal di negeri ini: Ruang Sidang Senayan. Pernyataan Ketua Banggar DPR baru-baru ini adalah sebuah "mahakarya" dari apa yang terjadi ketika elit politik, yang terbiasa hidup di dalam gelembung udara dingin AC sentral, mencoba mengatur urusan dapur rakyat di gang-gang sempit yang pengap.
Mengusulkan "identifikasi biometrik" untuk membeli tabung gas 3 kg bukanlah sebuah terobosan kebijakan. Di atas meja forensik kebijakan publik, ini adalah Delusi Teknologis, sebuah solusi canggih yang dipaksakan pada realitas yang masih menggunakan tungku kayu.
Mari kita bedah empat anatomi "kegagalan nalar" struktural dari pernyataan elit Senayan tersebut:
1. Halusinasi Infrastruktur Warung (The Grassroots Disconnect)
Ide biometrik ini mari kita benturkan dengan dunia nyata. Tabung gas melon tidak dijual di concept store atau supermarket mewah; ia beredar di warung kelontong kayu, agen kecil di pinggir jalan, dan pelosok desa yang sinyal ponselnya saja masih timbul-tenggelam.
Tusukan Forensik: Apakah anggota dewan yang terhormat membayangkan Mbok Darmi, pemilik warung ukuran 2x2 meter, memiliki mesin pemindai sidik jari atau sensor retina? Siapa yang menanggung biaya mesinnya? Bagaimana dengan listrik dan koneksi internet stabil agar data terhubung real-time ke server pusat?
Realitas Operasi: Di negara yang server Pusat Data Nasional (PDN) saja bisa "tumbang" oleh ransomware, membayangkan sistem biometrik tanpa cacat di tingkat pengecer desa adalah tingkat halusinasi tata kelola yang akut. Saat sistem error, rakyat tidak bisa memasak, dan kerusuhan kecil di depan warung akan menjadi pemandangan harian.
2. Radar Proyek "Bancakan" (The Procurement Trap)
Di mana ada kata "Sistem Baru" dan "Teknologi Nasional" yang diucapkan politisi, di situ aroma proyek pengadaan (procurement) biasanya tercium tajam.
Bedah Motif: Mengaktifkan biometrik bagi ratusan ribu agen dan jutaan pengecer di seluruh Indonesia berarti negara harus menggelar tender raksasa. Mulai dari perangkat keras (scanner), perangkat lunak, hingga biaya perawatan server yang fantastis.
Bayang-bayang Masa Lalu: Kita tidak boleh lupa pada megakorupsi e-KTP. Ini adalah cetak biru yang serupa. Usulan ini dicurigai bukan soal menyelamatkan subsidi, melainkan soal menciptakan proyek IT triliunan Rupiah yang ujung-ujungnya berpotensi menjadi "bancakan" bagi vendor-vendor yang berkerumun di sekitar elit politik.
3. Matematika yang Menolak Waras (The Cost-Benefit Catastrophe)
Mari kita gunakan logika audit finansial yang paling dasar. Tujuan membatasi subsidi adalah untuk menghemat APBN. Namun, apakah biaya biometrik ini masuk akal?
Analisis Efisiensi: Biaya riset, pengadaan, distribusi, dan pemeliharaan infrastruktur digital di jutaan titik eceran kemungkinan besar akan jauh melampaui nilai kebocoran subsidi yang ingin diselamatkan.
Logika Ayam vs Musang: Ini ibarat pemerintah menyewa tentara bayaran seharga Rp10 juta per hari hanya untuk memastikan ayam di halaman belakang tidak dicuri musang. Negara membakar uang raksasa demi infrastruktur pengecekan, sementara nominal yang "diselamatkan" dari piring rakyat tidak seberapa.
4. Kemunafikan Populisme (The Deflection Tactic)
Ada ironi tajam saat mereka berkata: "Kalau subsidi BBM dikurangi kami tidak setuju... Yang diperlukan justru elpiji 3 kg."
Anatomi Hipokrisi: Menolak pengurangan subsidi BBM terdengar sangat pro-rakyat. Namun, siapa penikmat BBM bersubsidi terbesar? Kelas menengah pemilik kendaraan pribadi.
Melempar Beban: Sementara itu, siapa penikmat mutlak elpiji 3 kg? Rakyat paling bawah, pedagang gorengan kaki lima, dan buruh cuci. DPR tampak enggan menyentuh subsidi yang dinikmati kelas menengah-atas, namun justru mencekik leher rakyat paling miskin dengan mekanisme biometrik yang mustahil. Ini adalah taktik melempar beban krisis energi ke pundak mereka yang paling tidak berdaya.
Kesimpulan: Kebijakan dari Menara Gading
Usulan identifikasi biometrik ini membuktikan bahwa para pembuat kebijakan kita jarang turun ke jalan berlumpur untuk melihat bagaimana ekonomi akar rumput bekerja.
Alih-alih memberantas mafia besar pengoplos gas yang menyedot subsidi di tingkat depo raksasa menggunakan truk tangki yang sebenarnya jauh lebih mudah dilacak. DPR justru memilih untuk mempersulit ibu rumah tangga miskin yang hanya ingin menggoreng tempe. Mereka membiarkan "Naga" pengoplos berkeliaran, sambil menyiapkan teknologi triliunan hanya untuk memburu "semut" di warung kelontong.
Ini bukan kebijakan; ini adalah penindasan berkedok digitalisasi.
0Komentar