'); Era Baru Perubahan Iklim: Zulhas Pimpin, Luhut Digantikan
WEKACE UPDATE
Loading...

Era Baru Perubahan Iklim: Zulhas Pimpin, Luhut Digantikan

WEKACE, Genderang baru dalam agenda perubahan iklim dan ekonomi hijau Indonesia resmi ditabuh.

Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), sebagai Ketua Komite Pengarah baru yang akan memimpin seluruh upaya pencapaian target iklim nasional (NDC) dan pengendalian emisi gas rumah kaca (GRK).

Penunjukan ini secara efektif menggeser posisi yang sebelumnya dipegang oleh figur kuat era Jokowi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Langkah strategis ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025, yang sekaligus mencabut Perpres lama (No. 98 Tahun 2021) warisan era sebelumnya.

Perpres baru ini tidak hanya menempatkan Zulhas di puncak komando, tetapi juga merombak struktur wakil ketua, menempatkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Wakil Ketua I dan Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Wakil Ketua II.

Susunan baru ini mencerminkan prioritas dan konfigurasi kekuatan di bawah kabinet Prabowo.

Komite Pengarah ini akan menjadi "otak" di balik kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan strategi penurunan emisi nasional, dengan tugas utama memberikan arah kebijakan, memimpin koordinasi antar-kementerian, mengawasi pelaksanaan, hingga mengevaluasi hasilnya.

Di bawah trio pimpinan ini, beberapa menteri teknis juga mendapat peran kunci.

- Menteri Lingkungan Hidup : memimpin Bidang Substansi NDC.

- Menteri Dalam Negeri : mengoordinasikan Bidang Kewilayahah (implementasi di daerah).

- Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa): bertanggung jawab atas Bidang Fiskal dan Pembiayaan (termasuk skema insentif dan pajak karbon).

Zulhas dalam pernyataannya, menyambut tugas baru ini dengan menegaskan komitmen untuk menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

"Kami ingin memastikan seluruh kebijakan ekonomi karbon dapat berjalan efektif", ujarnya.

Penunjukan Zulhas sebagai "panglima" baru dalam isu krusial ini menandakan keseriusan pemerintahan Prabowo dalam menjalankan agenda pembangunan hijau.

Sekaligus menjadi sinyal pergeseran pengaruh di lingkar kekuasaan pasca-era Luhut Binsar Pandjaitan.

Redaksi

Asas jurnalisme kami bukan jurnalisme yang memihak satu golongan. Kami percaya kebajikan, juga ketidakbajikan, tidak menjadi monopoli satu pihak. Kami percaya tugas pers bukan menyebarkan prasangka, justru melenyapkannya, bukan membenihkan kebencian, melainkan mengkomunikasikan saling pengertian. Jurnalisme kami bukan jurnalisme untuk memaki atau mencibirkan bibir, juga tidak dimaksudkan untuk menjilat atau menghamba ~ 6 Maret 1971

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak