WEKACE, – Popularitas Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) melonjak tajam dalam setahun terakhir. Fenomena ini memicu perdebatan: apakah kepopuleran KDM lahir dari kinerja konkret atau lebih karena strategi jitu memanfaatkan media sosial?
Medsos Jadi Mesin Elektabilitas
Sejumlah pengamat menilai KDM berhasil menjadikan media sosial sebagai instrumen politik utama. TikTok, YouTube, dan Instagram menjadi panggung narasi personal yang mengundang simpati publik. Konten KDM kerap menampilkan interaksi sehari-hari: membantu masyarakat kecil, menegur aparat, hingga kisah personal dengan sosok Kokom yang pernah disebut sebagai cinta lamanya.
“Di Indonesia, publik mudah tersentuh oleh hal-hal personal. Drama keseharian yang ditampilkan KDM di medsos efektif membangun kedekatan,” ujar seorang analis politik.
Hasilnya, elektabilitas KDM melonjak. Survei internal pada September 2025 menempatkannya di kisaran 29,5%, menyalip Anies Baswedan dan mendekati Prabowo Subianto. Popularitasnya pun melampaui tokoh-tokoh lain seperti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Gibran Rakabuming Raka.
Dari Kontroversi ke Strategi Politik
KDM bukan pendatang baru dalam panggung politik. Saat menjabat Bupati Purwakarta, ia dikenal lewat kebijakan penuh simbol budaya hingga perseteruan dengan kelompok ormas. Kontroversi inilah yang kemudian menjadi modal politik ketika ia bergabung dengan Gerindra dan memenangkan kursi Gubernur Jawa Barat.
Sejak awal, KDM memelihara basis digital. Facebook aktif sejak 2016, YouTube sejak 2017, lalu diperkuat TikTok yang kini memiliki lebih dari 10 juta pengikut. Aura selebritas bercampur politik membuatnya dijuluki “Gubernur Konten.”
Popularitas Tinggi, Kepuasan Publik Terbatas
Survei Kompas Agustus 2025 mencatat tingkat popularitas KDM mencapai lebih dari 90%, tertinggi di antara kepala daerah. Namun, di sisi lain, kepuasan masyarakat Jawa Barat terhadap kinerjanya belum sebanding.
Keluhan publik masih berkisar pada pengangguran, infrastruktur rusak, hingga harga kebutuhan pokok yang sulit dijangkau. “Popularitas boleh tinggi, tapi kepuasan publik tidak boleh diremehkan. Kalau tidak diimbangi kinerja, KDM berisiko hanya besar di pencitraan,” kata seorang pengamat.
Kebijakan Kontroversial
Sejumlah kebijakan KDM menuai perdebatan:
Sebagian pihak menilai langkah-langkah ini sporadis dan minim kajian mendalam. Namun, ada juga kebijakan yang diapresiasi, seperti pemangkasan fasilitas pejabat dan efisiensi anggaran promosi dengan mengandalkan kanal pribadi KDM.
Risiko Politik dan Masa Depan
Kekuatan medsos terbukti mendongkrak elektabilitas KDM, tapi juga menyimpan risiko. Kasus kericuhan saat pesta pernikahan putranya, yang menelan korban jiwa, sempat menurunkan citra KDM di mata publik.
Meski demikian, daya tariknya tetap kuat. Dengan basis penduduk Jawa Barat mencapai 54 juta jiwa, KDM punya modal politik besar. Namun, ia harus membuktikan bahwa popularitas digital bisa sejalan dengan kebijakan nyata yang pro-rakyat.
“Fenomena KDM mirip Jokowi di 2012, bedanya kini instrumennya media sosial. Kalau tidak hati-hati, bisa bernasib sama seperti tokoh lain yang hanya bersinar di medsos tapi redup di lapangan,” ujar analis politik lain.