WEKACE, Setelah berbulan-bulan menjadi "bisik-bisik" di kalangan wajib pajak, borok proyek sistem pajak nasional Coretax akhirnya "disemprot" habis-habisan oleh orang nomor satu di Kementerian Keuangan sendiri, Purbaya Yudhi Sadewa.
Dalam sebuah pernyataan mengejutkan, Purbaya menyoroti kualitas "abal-abal" dari sistem yang digarap oleh konsorsium asing LG CNS-Qualysoft dan memicu kembali desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengusut tuntas dugaan korupsi di balik proyek triliunan rupiah ini.
Kritik paling tajam dan kini viral dari Purbaya adalah penilaiannya terhadap source code Coretax.
Setelah tim internal Kemenkeu berhasil "mengintip" dapur pemrograman sistem tersebut, temuannya sungguh mencengangkan.
"Begitu mereka dapat source code-nya, dilihat sama orang saya, dia bilang, 'wah, ini programmer tingkat baru lulusan SMA'," ujar Purbaya, jumat (24/10).
"Jadi yang dikasih ke kita bukan orang jago-jagonya kelihatannya", sindirnya telak.
Akibat kualitas yang dinilai "jauh panggang dari api" ini, Purbaya mengungkap bahwa tim internal Kemenkeu kini harus bekerja lembur memperbaiki sistem yang sudah berjalan empat tahun ini dan hebatnya tanpa tambahan anggaran.
Semprotan Purbaya ini seolah menjadi angin segar bagi Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI), yang sudah 10 bulan menanti tindak lanjut laporan dugaan korupsi proyek Coretax senilai Rp 1,3 triliun yang mereka serahkan ke KPK pada Januari 2025.
Ketua Umum IWPI, Rinto Setiyawan, kembali mendesak KPK untuk segera memeriksa mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan mantan Dirjen Pajak Suryo Utomo, yang menjabat saat proyek ini digulirkan.
"Kami para wajib pajak adalah pemilik sah dana negara. Kami tidak akan tinggal diam melihat uang rakyat dibakar untuk proyek ambisius yang tidak transparan dan tidak profesional", tegas Rinto, selasa (28/10).
IWPI menyoroti kegagalan Coretax yang hingga kini (hampir 10 bulan pasca peluncuran 1 Januari 2025) belum berfungsi optimal.
Mereka menuding kegagalan ini bukan sekedar masalah teknis, melainkan masalah struktural sejak awal, termasuk pemilihan teknologi Commercial Off-The-Shelf (COTS) dari luar negeri yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan lokal.
Kini dengan adanya "pengakuan" kualitas buruk dari Menkeu Purbaya sendiri, tekanan terhadap KPK untuk mengusut tuntas aliran dana proyek ini semakin menguat.
Publik pun menanti, akankah "warisan bermasalah" ini akhirnya dibongkar hingga ke akarnya atau akan kembali mengendap dalam senyap?
Editor :
Kata Kata Kota Kita
Tags
EKOBIS